Pengembangan energi terbarukan saat ini lebih berpeluang dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Saat berkunjung ke Jepang pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, Indonesia tidak akan membangun PLTN selama masih ada sumber energi lain.
”Presiden Yudhoyono berada di jalur yang tepat untuk memilih sumber listrik selain PLTN,” kata juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Arif Fiyanto, Kamis (23/6), di Jakarta.
Arif mengatakan, ancaman bahaya PLTN lebih besar dibandingkan dengan keuntungannya. Sebaliknya, sumber energi terbarukan tak ada ancaman. ”Ini menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mencoret rencana pembangunan PLTN dan segera beralih pada pembangunan sumber energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, dan angin,” katanya.
Pakar teknologi nuklir yang pernah bekerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Iwan Kurniawan, mengatakan, tidak dibangunnya PLTN bukan berarti ahli-ahli nuklir di Batan akan menjadi pengangguran. Teknologi nuklir masih perlu mendapat perhatian serius untuk meningkatkan perekonomian di bidang pertanian dan kesehatan.
”Persoalannya mungkin pada anggaran yang telanjur dialokasikan sebesar Rp 450 miliar untuk periode 2023-2013 untuk studi lokasi di Bangka Belitung dan sosialisasi PLTN,” kata Iwan. Dana sebesar itu termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2014.
”Dana itu akan lebih bermanfaat untuk pengembangan riset teknologi nuklir lain, termasuk kemungkinan untuk mengembangkan kemampuan memproduksi komponen PLTN seperti selongsong bahan bakar nuklir,” kata Iwan